Instrumen Hukum Pengelolaan Sumber Daya Genetik

Sebenarnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sudah mengatur beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya genetik dalam beberapa ketentuannya. Namun demikian, pengaturan sumber daya genetik dalam UUPPLH masih menitik beratkan pada tujuan konservasi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum khusus untuk mengatur pengelolaan sumber daya genetik yang juga mengatur mengenai pemanfaatannya.

Sebagai alternatif, pengelolaan sumber daya genetik dapat diatur dalam bentuk Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah.Namun demikian, pengaturan pengelolaan sumberdaya genetik dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran kewenangan delegasian berdasarkan Pasal 57 ayat (5) UUPPLH memiliki keterbatasan hanya bersifat “untuk menjalankan ketentuan UUPPLH sebagaimana mestinya.” Keterbatasan tersebut memiliki konsekuensi bahwa: (a)ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut hanya bersifat menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam UUPPLH, dan (b)tidak dapat mengatur sanksi pidana.

Idealnya pengaturan pengelolaan sumber daya genetik diatur dalam bentuk Undang-Undang khusus mengenai hal tersebut. Bentuk Undang-Undang memberikan keleluasaan dalam pengaturan mengenai: (a)pengadministrasian dan penegakan hak berdaulat negara atas SDG, (b)pengaturan strategis SDG sebagai kekayaan alam Indonesia, (c)pengaturan SDG sebagai sumberdaya alam dalam perspektif hubungan pusat – daerah, (d) Implementasi ketentuan-ketentuan CBD (yang telah diratifikasi dengan undang-undang), (e) pengaturan sui generis HKI atas pengetahuan tradisional, (f) pembentukan rezim perizinan khusus mengenai akses SDG, (g)Ketentuan sanksi pidana dan penyidikan.

Semenjak tahun 2001, beberapa pihak telah berinisiatif mempersiapkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG). Pada tahun 2005, rencana penyusunan RUU PSDG telah dimasukan dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional 2005-2009.  Meskipun beberapa pemangku kepentingan telah mengusulkan agar RUU PSDG ini kembali dimasukan dalam Prolegnas 2010-2014,  namun kenyataannya RUU PSDG tidak lagi tercantum dalam daftar Prolegnas 2010-2014.

Pada tanggal 29 Oktober 2010, konferensi Para Pihak ke-10 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Nagoya Jepang berhasil mengadopsi Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD. Sebagai negara biomegadiversity, Indonesia jelas sangat berkepentingan dengan Protokol tersebut.Namun diratifikasinya protokol tersebut tidak cukup melindungi sumber daya genetik Indonesia secara hukum.

Artikel 5 Protokol tersebut dengan jelas memandatkan setiap negara peserta untuk mengambil langkah hukum, kebijakan dan administratif untuk memastikan adanya pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang menjadi hak masyarakat lokal. Jadi, instrumen hukum nasional jelas diperlukan bukan hanya untuk melindungi sumber daya genetik Indonesia dari pembajakan asing, namun yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana melindungi hak masyarakat lokal.

Penulis memandang, penyelesaian RUU sumber daya genetik yang sekarang sedang digodok oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah hal yang urgent.

No comments yet.

Leave a Reply