Saatnya Kita Melindungi Kedaulatan Hutan Nusantara

Bumi (daratan) merupakan tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena itu, bumi sebagai tempat tinggal haruslah nyaman agar penghuninya dapat bertahan hidup. Namun kenyataannya dari waktu ke waktu bumi semakin kehilangan kenyaman itu. Ini bisa disebabkan karena menipisnya kawasan hutan yang membuat musim kemarau semakin panjang dan terasa semakin panas.

Hutan merupakan SDA (Sumber Daya Alam) yang terpenting bagi suatu negara. Indonesia bisa dibilang negara yang kaya akan sumber daya alam kehutanannya. Hampir 40% hutan tropis di dunia berada di Indonesia. Jumlah yang cukup besar, untuk menjadikan Indonesia negara yang subur dan makmur sehingga  hal ini patut dijaga, dilestarikan dan disyukuri oleh masyarakat Indonesia.

Namun kenyataannya kerusakan hutan di Indonesia semakin parah, sehingga mendapatkan perhatian dari berbagai lembaga terutama dari pihak Internasional. Apalagi jika masalah rusaknya hutan dikaitkan dengan maraknya berita yang sedang memanas sekarang ini. Yaitu berita tentang “GLOBAL WARMING”.  Dengan rusaknya hutan-hutan di dunia terutama hutan-hutan di Indonesia, berarti kita telah memberi peluang untuk terjadinya Global warming ini.

Kampanye peduli lingkungan terkait global warming tampaknya sudah banyak dilakukan dan didengungkan dimana-mana. Namun sejauh mana hal tersebut mengendap dan menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam perilaku. Tidak ada dasar lain dari kebijakan politik yang tepat selain bukti/fakta ilmiah terbaik yang ada. Hal ini khususnya berlaku dalam bidang pengelolaan sumber daya alam” Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa bukti/fakta ilmiah nerupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan pada saat kita akan mengambil suatu keputusan tidak saja dalam bidang politik akan tetapi juga dalam bidang lain terutama keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

Bahwa suatu fakta yang didapatkan tidak berdasarkan atas sains maka fakta/bukti tersebut tidak dapat disebut sebagai fakta/bukti ilmiah. Pengggunaan fakta/bukti yang tidak ilmiah akan mengandung resiko dalam pelaksanaannya karena kita tidak mengetahui dengan pasti konsekuensi logis yang diakibatkan dari penggunaan fakta tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik maka dapat saya pastikan bahwa dampak yang timbul menyebabkan biaya yang tinggi yang pada akhirnya merupakan biaya bagi masyarakat (society).

Menurut Dellow (1970), sains adalah kumpulan pengetahuan yang terorganisasi yang diperolah dan terus bertambah secara konsisten dengan menggunakan metoda sains. Teknologi adalah aplikasi dari prinisip-prinsip sains kepada proses keteknikan. Namun pada tingkatan tertentu teknologi dan sains terapan kadang-kadang tidak mudah di bedakan.

Hutan adalah satu-satunya sistim alam yang efektif dalam mengatur tata air, tata tanah, dan tata udara untuk kehidupan di bumi, yang terbentuk melalui proses dan waktu yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun. Hutan seharusnya dikelola secara arif dan terukur, yang pemanfaatannya tidak melebihi daya dukung dan kemampuan pemulihan hutan itu sendiri. Keterkaitan yang sangat erat antara sumberdaya hutan dan peran hutan dalam mengatur fungsinya memerlukan ilmu dan pengetahuan.

Dengan demikian maka sains dan teknologi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan hutan. Untuk itu saya berpendapat bahwa sains dan teknologi adalah hal yang esensial dalam proses pembangunan hutan dan kehutanan Indonesia.

Hutan Indonesia pernah menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas pada dekade 1990-an. Namun kini, status hutan sebagai penyumbang devisa kian surut. Berubahnya status sektor kehutanan sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar antara lain disebabkan kerusakan lingkungan hutan itu sendiri. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mengajak masyarakat untuk melestarikan potensi hutan di Indonesia. Jika hutan lestari, selain bisa menjaga dampak perubahan iklim, juga bisa menjadi pendorong ekonomi bangsa.

Di dalam hutan tropika terdapat keanekaragaman kehidupan flora dan fauna, yang secara bersama-sama membentuk mata rantai kehidupan yang bermanfaat bagi manusia. Berbagai jenis flora dan fauna mempunyai kegunaan baik yang telah diketahui manfaatnya maupun yang belum diketahui. Dalam konteks ini maka upaya yang terintegrasiuntuk menjaga keutuhan ekosistem hutan menjadi sangat penting terlebih Indonesia adalah negara mega biodiversity tropis yang sangat besar diantara negara tropis lainnya. Ekosistem yang terganggu akan menyebabkan timbulnya wabah penyakit, ledakan populasi dan akibat lain yang pada tingkat dan kondisi tertentu sulit untuk diprediksi akibatnya.

Pengetahuan kita tentang isi hutan dan kegunaannya belumsepenuhnya mampu diungkapkan. Hutan tropika yang dikenal sebagai mega biodiversity masih menyimpan peluang- peluang manfaat dan peluang-peluang usaha yang tidak terkira jumlahnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir kemampuan kita hanya terbatas dalam pemanfaatan kekayaan alam hutan dan terfokus pada kayu dan non kayu, padahal masih banyak potensi kekayaan lain yang nilainya jauh lebih besar, antara lain pemanfaatan kondisi lingkungan dan tumbuhan serta satwa liar.

Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa sains dan teknologi dalam pengelolaan hutan di Indonesia belum digunakan secara maksimal. Ke depan, saya mengharapkan agar peran sains dan teknologi lebih besar dan digunakan dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan hutan terutama dikaitkan dengan upaya konservasi genetik sumber daya hutan tropis Indonesia. Peran sains dan teknologi dalam konservasi bukan berarti tidak memperhitungkan nilai ekonomi sumberdaya hutan. Kalau persepsi ini terus berkembang maka nilai hutan akan menjadi sesuatu yang undervalue sehingga hutan tidak menjadi bagian yang perlu dikelola secara bijak dan lestari.

Dalam pertemuan khusus antara Menhut Zulkifli Hasan bersama perwakilan Walhi Jawa Barat Dedi Kurniawan beserta Adang Kusnadi, Menhut menegaskan bahwa PT. Graha Rani Putra Perkasa (GRPP) tidak boleh mengelola hutan di kawasan hutan di Gunung Tangkuban Perahu. Secara keseluruhan kawasan hutan di Gunung Tangkuban Perahu dikelola oleh pemerintah daerah maupun instansi yang ditunjuk, tidak boleh oleh swasta. “Tunggu saja,! SK-nya sudah kami buat”. Zulkifli menegaskan.

Sementara mengenai tindak pidana lingkungan yang dilakukan PT. GRPP atas penebangan Vegetasi endemik di kawasan hutan Tangkuban Perahu, yang sudah dilaporkan ke Polda Jabar oleh Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Jabar. Menhut Zulkifli Hasan mengatakan : “Tidak bisa melakukan intervensi agar PT GRPP segera dipidanakan, siapapun termasuk menteri tidak bisa mengintervensi aparat hukum untuk menindak secara hukum PT. GRPP, dan kita hormati aparat hukum yang bekerja, kita tidak bisa intervensi kepada mereka”.

Lebih lanjut Menhut menjelaskan, akan menindaklanjuti temuan Walhi Jabar terkait alih pungsi lahan sekitar empat hektar di kawasan Leuweung Tengah Ciwidey serta kalau memang diketahui ada (tanaman) ganja di kawasan Perhutani,“Tangkap dan penjarakan, siapapun yang terlibat” ujar Menhut berapi-api. (Disarikan dari kuliah umum kehutanan di ITB, Rabu 23/3/2011/iH3).

About Adang Kusnadi

Sarjana Ekonomi Lululusan Universitas Islam Bandung. Memiliki minat pada masalah -masalah yang berkaitan dengan perbaikan tempat hidup manusia dengan visi personal ingin “mewujudkan alam yang manusiawi dan manusia yang alami.” Adang juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Bandung dan Cimahi.
No comments yet.

Leave a Reply