Segera Pulihkan Ekologi Genting Jawa Barat

By Adang Kusnadi – Tue Mar 29, 1:15 pm

Selamatkan Rakyat Jawa Barat dari Ancaman Krisis Air!

Salam Adil dan Lestari …!

Secara kuantitatif dan kualitatif lingkungan hidup di Jawa Barat berada dalam kondisi yang sangat kritis dan genting, daya dukung lingkungan setiap saat terus berkurang seiring dengan kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya memihak pada lingkungan hidup dan cenderung lebih memihak pada kepentingan para pemodal /pengusaha besar.

Secara kuantitatif situasi kritis ini dapat kita periksa dari lahan hutan kritis di Jawa Barat mencapai sekitar 400.000-600.000 ha dari total 1,1 Juta ha lahan hutan yang ada. Selain itu, berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Pulau Jawa, konversi lahan sawah menjadi industri mencapai 55,7% dengan laju konversi 0,3% pertahun. Kawasan Bopuncur yang semakin krisis akibat pembangunan dan penebangan serampangan. Sekitar 65% dari total 40 DAS di Jawa Barat berada dalam keadaan rusak. Kerusakan paling besar terjadi di daerah aliran sungai Citarum, Citanduy, Cimanuk dan Ciwulan. Kondisi ini akan berdampak pada semakin menurunnya debit sumber air dan ketersediaan air permukaan semakin berkurang, sedangkan kerawanan ketersediaan air Citarum mengancam pasokan energi listrik tenaga air di pusat pembangkit listrik di Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur Purwakarta.

Secara kualitatif, situasi kritis dapat ditunjukan dengan semakin berkurangnya keanekaragaman hayati, kualitas udara bersih yang semakin menurun serta kualitas air permukaan yang semakin tercemar. Kerusakan air  yang paling hebat dialami oleh sungai-sungai yang berada di zona-zona industri polutif di Kawasan Cekungan Bandung, di Subang, Karawang, Purwakarta, Majalengka dll di Propinsi Jawa Barat akibat pencemaran oleh pabrik-pabrik yang membabi buta dan limbah rumah tangga dan persampahan dari kawasan perkotaan, pembangunan PLTSA serta pencemaran akibat aktivitas pertambangan di Garut Selatan, Bogor dll. Di beberapa daerah di Jawa Barat pun, pencemaran merebak hingga ke pesawahan-pesawahan milik petani. Situasi krisis juga diperparah dengan eksploitasi dan privatisasi sumber air oleh pemodal-pemodal yang menyebabkan akses rakyat terhadap air bersih dan minum semakin terbatas.

Jika situasi ekologis ini terus dibiarkan maka ancaman bencana ekologis akan terus berlangsung dan mengancam keselamatan sekitar 43 juta rakyat Jawa Barat. Ancaman krisis air akan terus berlangsung, ancaman kekeringan dan kekurangan air di musim kemarau serta banjir yang semakin meluas di Kawasan Cekungan Bandung dan Kawasan Pantura (Subang, Karawang, Cirebon dan Indramayu). Akibat lanjutannya adalah potensi kerawanan pangan dan kelangkaan air di musim kemarau benar-benar terjadi di pelosok Jawa Barat. Data menunjukan aliran mantap di pulau Jawa sekitar 47.268 m3/tahun sementara keperluan air sekitar 59.838 m3/tahun artinya diperkirakan terjadi defisit ketersediaan air sekitar 12.570 m3/thn. Situasi inilah akan mengancam keselamatan rakyat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup dan air  yang sehat.

Beberapa laporan yang terinventarisir Walhi Jawa Barat saat ini, menunjukkan beragam kasus lingkungan terus merebak, diantaranya

  1. Pengrusakan lingkungan di cekungan Bandung seluas 40.000 Ha dan pembangunan di kawasan Bandung Utara yang terus dibiarkan. Pembangunan pariwisata, perhotelan, penginapan, villa terus berlangsung menjadikan kawasan resapan air dan konservasi semakin berkurang. Kasus baru yang muncul misalnya pembangunan hotel oleh PT Bandung Pakar,  PT Dewa Sutratex, Pembangunan Hotel Luxton, pengrusakan vegetasi oleh PT GRPP di Gunung Tangkuban Perahu, pengembangan wisata di Gunung Patuha dll.
  2. Rusaknya kawasan hutan dan terancam punahnya keanekaragaman hayati di Gunung Guntur, Papandayan, Sancang, Manglayang dan Gunung Wayang
  3. Rusaknya 8. 000 Ha Hutan Mangrove yang berada di pesisir Utara Indramayu
  4. Rusaknya DAS Cimanuk, Citanduy dan Ciwulan yang berada di Kawasan Priangan Timur
  5. Penambangan Emas di Garut Selatan Jawa Barat yang terus-menerus
  6. Kelangkaan air bersih di Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
  7. Pembuangan batu bara yang sembarangan di desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
  8. Rencana pembangunan kawasan Kota Ciwalini seluas 3.000 ha yang akan mengancam keberlangsungan ekologi.

Upaya yang dilakukan oleh Walhi Jawa Barat dan anggotanya dalam mereduksi kerusakan dan bencana ekologis diantaranya :

  1. Edukasi dan kampanye penyadaran lingkungan dan perilaku hidup tanpa sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
  2. Secara konsisten melakukan pengembangan teknologi untuk mengelola sampah domestik dan ternak untuk mewujudkan energi bersih.
  3. Penyelamatan sumber-sumber air di Kawasan DAS dan konservasi melalui gerakan penanaman secara swadaya dan penyelamatan keanekaragaman hayati di kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, Cianjur, Sukabumi, Banjar,  Ciamis dll
  4. Aktif melakukan pemantauan dan pengawasan secara swadaya terhadap praktik-praktik penebangan liar dan pengrusakan lingkungan di DAS , Pesisir utara dan Selatan Jawa Barat.
  5. Advokasi Kebijakan sebagai kontrol masyarakat terhadap kebijakan negara yang tidak berpihak pada lingkungan dan keselamatan rakyat.

WALHI Jawa Barat memandang bahwa kerusakan ekologis yang terjadi disebabkan oleh kebijakan Pemerintahan Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintahan di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tidak memihak sepenuhnya pada perbaikan ekologi dan lemahnya penegakan hukum tata ruang dan lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam momentum Hari Air Sedunia dan berdasarkan rekomendasi dari Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH)  XI Walhi Jawa Barat, Kami menyatakan sikap :

  1. Mendesak Kementrian Lingkungan Hidup RI untuk bertindak tegas menegakan aturan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan untuk memberikan akses lahan hutan seluas-luasnya kepada petani hutan di Jawa Barat.
  2. Menyatakan Pemerintahan Jawa Barat dan Pemerintahan di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat  gagal menegakan hukum tata ruang dan lingkungan untuk memulihkan kondisi ekologi Jawa Barat.
  3. Mendesakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghentikan praktik privatisasi air dan eksploitasi air yang sangat berlebihan.
  4. Mendesak aparatur penegak hukum menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup, menangkap dan mengadili penjahat lingkungan dan tindak kriminal pelaku Industri yang membuang limbah secara sembarangan ke sumber-sumber air.
  5. Membubarkan Perhutani karena telah menyebabkan akses rakyat untuk mengelola hutan menjadi terbatas dan Perhutani gagal dalam mengelola hutan akibat ekploitasi penebangan hutan selama kurun waktu 40 tahun.
  6. Mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk menjadi bagian dari solusi atas kerusakan ekologi dengan melakukan beragam upaya memulihkan dan mengelola lingkungan hidup, menyelamatkan sumber-sumber air, memanfaatkan sumber-sumber energi bersih, menggarap lahan hutan dan lahan-lahan negara yang terlantar dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi, berpartisipasi mengelola dan memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga serta secara aktif melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan yang mengancam keselamatan warga dan ekologi.
  7. Mengajak lembaga atau organisasi lingkungan, masyarakat, seniman, budayawan, akademisi, pelajar, mahasiswa dan media massa berkontribusi secara aktif dalam mendorong perbaikan lingkungan hidup di Jawa Barat.

Salam Adil dan Lestari, Dadan Ramdan Direktur Eksekutif WALHI  Jawa Barat. (iH3).

 

 

 

About Adang Kusnadi

Sarjana Ekonomi Lululusan Universitas Islam Bandung. Memiliki minat pada masalah -masalah yang berkaitan dengan perbaikan tempat hidup manusia dengan visi personal ingin “mewujudkan alam yang manusiawi dan manusia yang alami.” Adang juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Bandung dan Cimahi.
No comments yet.

Leave a Reply