Peraturan Harga Listrik dari Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah

Kebijakan harga listrik merupakan salah satu bentuk insentif yang diharapkan dapat mendongkrak kegiatan usaha energi terbarukan. Dengan kebijakan harga listrik yang tepat diharapkan pemanfaatan energi terbarukan dapat lebih meningkat.

Pada tanggal 13 November 2009, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Erwin Zahedy Saleh telah menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, PT PLN diwajibkan untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan kapasitas sampai dengan 10 MW atau kelebihan tenaga listrik (exess power) dari BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat.

Harga pembelian tenaga listrik, dalam Peraturan Menteri tersebut, ditetapkan sebagai berikut:

Rp. 656/kWh x F Jika Terkoneksi Pada Tegangan Menengah
Rp. 1004/kWh x F Jika terkoneksi Pada tegangan Rendah

Nilai F adalah faktor insentif yang ditetapkan sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN. Besaran nilai F ditetapkan sebagai berikut:

Wilayah Nilai F
Jawa dan Bali 1
Sumatera dan Sulawesi 1,2
Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 1,3
Maluku dan Papua 1,5

Dengan demikian, pemerintah memberikan insentif yang lebih besar bagi penyediaan tenaga listrik dari energi terbarukan di Wilayah Kalimantan, NTT, NTB, Maluku dan Papua dibandingkan di Wilayah Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi.

Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM tersebut menetapkan bahwa harga pembelian listrik di atas dipergunakan dalam kontrak jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah tanpa perlu negosiasi dan persetujuan harga dari Menteri ESDM.

Bagi penyediaan listrik dari energi terbarukan skala kecil dan menengah, harga tersebut di atas adalah harga minimal. Artinya PT PLN dapat melakukan pembelian dengan harga yang lebih tinggi, dengan syarat didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PT PLN dan wajib mendapat persetujuan Menteri ESDM.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2009 merupakan pengganti dari Peraturan Menteri ESDM sebelumnya Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari Koperasi dan Badan Usaha lain, yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Sebelumnya, berdasarkan Permen ESDM 05/2009 dalam melaksanakan rencana pembelian tenaga listrik, PT PLN diwajibkan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan yang dihitung berdasarkan jenis pembangkit, lokasi pembangkit, besaran kapasitas dan faktor kapasitas dengan besaran asumsi tertentu.

Asumsi tersebut meliputi tingkat Kandungan Komponen Dalam Negeri (TKDN), harga dan kualitas bahan bakar, nilai tukar; dan indikator ekonomi makro lainnya. HPS ditetapkan untuk masing-masing proyek sesuai dengan harga nilai keekonomian yang berkeadilan.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2009 sudah berlaku kurang lebih satu tahun. Sejauh mana peraturan tersebut telah efektif dalam mendorong pengusahaan dan pemanfaatan energi terbarukan ? Silahkan berkomentar…..

Download Dokumen:

  1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik [PDF];
  2. Peraturan Menteri ESDM sebelumnya Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari Koperasi dan Badan Usaha lain [PDF].
No comments yet.

Leave a Reply