Ilmu Forensik untuk Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan air terpadu adalah lemahnya penegakan peraturan yang sudah ada (law enforcement).

“Misalnya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 (pelarangan membuang limbah industri ke sempadan air) merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp 50.000.000,00. Namun sampai saat ini belum ada perusahaan yang terkena sanksi akibat peraturan ini meskipun jelas-jelas telah terjadi pelanggaran terutama di daerah industri seperti Cimahi dan Kopo.” Demikian disampaikan Dr. Iwan Kridasantausa Hadihardaja, Pakar Sumber Daya Air dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB.

Pendapat tersebut disampaikan dalam seminar sehari Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Berkelanjutan dalam Rangka Adaptasi Perubahan Sistem Iklim Global” yang diselenggarakan oleh Kelompok Keahlian Teknologi Pengelolaan Lingkungan FTSL ITB dan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITB, di Bandung 25/03/2011.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air, daerah – daerah sempadan sumber air dilarang untuk dimanfaatkan membuang sampah domestik, sampah industri, limbah padat dan limbah cair, mendirikan bangunan semipermanen dan permanen, serta mengeksploitasi dan mengeksplorasi di luar kepentingan konservasi sumber daya air.

“Untuk mengatasi masalah lemahnya penegakan hukum perlu kecanggihan instrumen dalam mendeteksi bukti adanya pelanggaran serta inteligen penegakan hukum bidang Sumber Daya Air (SDA)”, lanjut Iwan.

“Pengembangan SDA Forensik kedepan dirasa sangat penting dalam rangka meminimalisir pelanggaran dalam bidang SDA guna mencapai target RPJPN maupun RPJMN yang sejalan dengan komitmen bangsa dalam mencapai tujuan MDG’s maupun IWRM [Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu]” tandasnya.

Menurut Iwan, “adalah penting menggunakan teknologi terbaru, termasuk akses elektronis untuk mendapatkan informasi serta kemampuan komunikasi elektronik pada saluran yang aman (bebas penyadapan) dalam proses pengumpulan barang bukti tindak kejahatan Sumber Daya Air.”

Selain itu juga penting adanya sumber daya manusia yang proaktif dan menggunakan pemikiran kreatif yang juga memahami keilmuan SDA untuk mengidentifikasikan “apa yang kita tidak tahu” tentang kejahatan SDA serta organisasi kejahatan dalam SDA. Hal tersebut membutuhkan agen penegak hukum yang berfikir secara global (makro SDA) namun dapat bertindak secara lokal sesuai dengan studi kasus dalam bidang SDA yang ditanganinya, papar Iwan [IH1/Idehijau.com].

No comments yet.

Leave a Reply