Menimbang Pembentukan BLUD Sampah (1)

Akhir-akhir ini, wacana mengenai pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengelolaan sampah cukup hangat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai masalah kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia. Kurangnya anggaran yang mengakibatkan buruknya pelayanan dari Dinas Kebersihan adalah salah satu diantara berbagai masalah yang terkait dengan kelembagaan pengelolaan sampah, yang mendorong berbagai pihak untuk mencari format baru kelembagaan pengelolaan sampah.

Tulisan ini adalah tulisan berseri yang akan mencoba mengeksplorasi wacana pengembangan Badan Layanan Umum sebagai alternatif bentuk kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan sampah, khususnya di daerah.

Mengenal BLU

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP 23/2005), yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum (BLU) adalah:

“… instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa Mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.”

Tujuan dari BLU, menurut Pasal 2 PP 23/2005, adalah untuk:

 “meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.”

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan kelembagaan BLU tidak terlepas dari adanya pergeseran paradigma pengelolaan keuangan pemerintah dari pengganggaran tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Penganggaran yang berorientasi pada kinerja/output diyakini pemerintah sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Bagi pemerintah pengembangan konsep BLU juga merupakan salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dengan mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government).

Asas-asas Pengelolaan BLU

Asas-asas pengelolaan BLU berdasarkan Pasal 3 PP 23/2005 adalah sebagai berikut:

  1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (1) PP 23/2005).
  2. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk (Pasal 3 ayat (2) PP 23/2005).
  3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan (Pasal 3 ayat (3) PP 23/2005).
  4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota (Pasal 3 ayat (4) PP 23/2005).
  5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan (Pasal 3 ayat (5) PP 23/2005).
  6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah (Pasal 3 ayat (6) PP 23/2005).
  7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat (Pasal 3 ayat (7) PP 23/2005).

Referensi:

No comments yet.

Leave a Reply