Dari Lisan Menjadi Tulisan [Riaupos]

Undang-Undang tentang Rimba Larangan Adat Rumbio

Laporan Andi Noviriyanti, Kampar
andinoviriyanti@riaupos.com

“Kami tidak menjaga kelestarian hutan. Tetapi memberikan penguatan kapasitas adat kepada masyarakat. Dengan adat itulah hutan larangan adat Kenegerian Rumbio bisa terjaga dan lestari” ujar Masriadi, Ketua Yayasan Pelopor Sehati, di penghujung Januari.

JIKA adat di Kenegerian Rumbio tidak kuat, mungkin sudah lama hutan larangan adat kenegerian Rumbio tinggal nama. Pasalnya hutan seluas 570 hektare (ha), tidak terletak di kawasan hutan, namun di kawasan budidaya. Ia tepat pula berada di akses jalan lintas dan dikelilingi kebun karet dan secuil sawit.

Namun, untunglah kearifan adat yang hanya berawal dari mulut ke mulut, tidak tersurat, ataupun tertera berupa hitam di atas putih bisa bertahan. Berakar kokoh dan terpatri di jiwa masing-masing persukuan. Turun temurun sejak nenek moyang.

“Masyarakat lokal, terutama nenek moyang kita dulu sangat arif dalam memperlakukan alam. Mereka mengerti bahwa alam adalah sumber kehidupan. Dan adat istiadat merupakan instrumen untuk menjaganya,” ujar Masriadi, anak kemenakan dari persukuan Domo yang merupakan persukuan tertua di Kabupaten Kampar.

Meski demikian, Masriadi di Yayasan Pelopor khawatir, perkembangan zaman bisa mereduksinya menjadi sisa-sisa sejarah. Yayasan Pelopor kemudian berupaya untuk menjadi fasilitator agar aturan adat itu tidak sekedar lisan. Tetapi tertulis.

Ia menyebutkan bahwa yayasan yang dipimpinnya berusaha memperkuat kapasitas adat di masyarakat. Karena dengan adat itulah hutan larangan adat Kenegerian Rumbio bisa terjaga dan lestari.

Dengan dasar itu Yayasan Pelopor dan pucuk penghulu adat yang dipimpin oleh Dotuak Godang, Edi Susanto, duduk bermusyawarah dengan sepuluh penghulu adat lainnya. Sepuluh penghulu adat itu terdiri dari  Dotuak Ulak Simano, Dotuak Putio, Dotuak Sinaro, Dotuak Pito Malano, Dotuak Gindo Marajo, Dotuak Rajo Mangkuto, Dotuak  Majo Bosau, Dotuak Panduko, dan Dotuak Gindo Malano. Mereka membentuk undang-undang adat hutan larangan secara tertulis dan mengikat semua masyarakat persukuan.

“Kami telah membuat aturan tertulis tentang nilai-nilai moral adat istiadat ini pada tahun 2007 lalu,” ungkap Dotuak Godang,  yang juga disebut penghulu yang  “besar keluar” tersebut .(Riaupos/iH6)

Comments are closed.