Gunung Tangkuban Parahu adalah salah satu penyangga kehidupan warga Jawa Barat dan warga dunia pada umumnya, sehingga keberlangsungan tatanan ekologis di kawasan tersebut harus di jaga dan kawasan tersebut juga bagi masyarakat adat merupakan Situs Budaya yang harus dijaga keasliannya, tetapi dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor SK.306/Menhut-II/2009 tertanggal 29 Mei 2009 yang memberikan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) pada PT Graha Rani Putra Persada (GRPP) di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu ternyata pada rencana dan pelaksanaan pengelolaannya justru telah mengancam tatanan ekologis dan tidak mangindahkan kearifan lokal setempat

Secara administrasi, proses diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor SK.306/Menhut-II/2009 tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur aturan yang ada dimana telah melanggar: PP.No.18 Tahun 1994  ( pasal 5 ),Kepmenhut Nomor 446/KPTS-II/1996 (Pasal 4,5,6 ),PP.38 Tahun 2007 ( sub Bidang 49 ),selanjutnya penerbitan ijin prinsip pada kawasan hutan lindung tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 2003 ( pasal 9 ),PP.38 Tahun 2007 ( pasal 35 dan 36 )dan PP Tahun 2007 ( pasal 25 ).,

Selain itu PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) telah melanggar Pasal 33 ayat (3) UU No 5 Tahun 1990 terkait dengan Penebangan vegetasi bawah tegakan hutan alam pada blok pemanfaatan taman wisata alam tangkuban perahu di daerah jaya giri sekitar 6 ha dan daerah cikahuripan sekitar 3 ha.vegetasi yang ditebang adalah Pakis,Bunga Terompet,jenis Cantigi,semak.Disamping penebangan PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) yang telah kami tindaklanjuti melalui pelaporan pelanggaran kepada Polda Jawa Barat walaupun sampai saat ini belum ada tindak nyata dari hasil penyelidikannya. Juga ditemukan pembangunan pondasi dan beberapa pembangunan fisik lainnya padahal PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) belum mempunyai IMB dimana telah melanggar UU No.26 Tahun 2007,Peraturan Daerah No.1 Tahun 2008 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2009.

PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) tertanggal 29 Mei 2009 sampai sekarang telah membuat Marah semua elemen masyarakat di Jawa Barat dengan sikap arogansi yang beliau tunjukan terhadap masyarakat sekitar dan elemen-elemen masyarakat peduli lingkungan yang secara terus menerus melakukan aksi menolak keberadaan PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) dengan dasar pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya diatas,dalan kurun waktu tersebut pula PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP)  selalu melakukan provokasi dan intimidasi sehingga menimbulkan pro kontra dan telah banyak terjadi konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat dan juga 2 lembaga kehutanan di lingkup Jawa Barat.

Tidak berhenti disana aksi unjuk rasa dari berbagai elemen lingkungan,kader konservasi,budaya,dan elemen masyarakat terus bergejolak sehingga disikapi dengan surat resmi Gubernur Jawa Barat Nomor 188.42/4520/Dishut pada tanggal 2 desember 2009 dan karena tidak ditanggapi oleh Kementrian kehutanan maka dikeluarkan surat kedua nomor 188.42/2215/Dishut  pada tanggal 2 Juni 2010 dan surat DPRD Jawa Barat  juga diperkuat oleh Surat Ketua DPR RI melalui surat Nomor : PW.01/6162/RI/IX/2009 tanggal 29 September 2009 kepada Mentri Kehutanan agar segera mencabut Surat Keputusan yang memberikan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) pada PT Graha Rani Putra Persada (GRPP) di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu.Diperkuat oleh surat Mentri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : B.7395/MENLH/09/2010 yang intinya juga menyatakan hal yang sama.dengan harapan Mentri Kehutanan sekarang Bapak Zulkifli Hasan dapat lebih cerdas melihat aturan yang ada dan lebih berpihak kepada kepentingan bersama dalam upaya penyelamatan kawasan konservasi yang menjadi tugas inti Kementrian Kehutanan dalam menjaga dan mengawasi kepentingan hajat hidup bersama tersebut.Seperti yang dimuat di koran Mentri Kehutanan Bapak Zulkifli Hasan berjanji akhir Tahun 2010 kasus tersebut akan segera diselesaikan

Munculnya SK Menhut No. 576/menhut-II/2010 tentang perubahan atas SK Menteri Kehutanan Nomor SK.306/Menhut-II/2009 tertanggal 29 Mei 2009  yang menyatakan mengembalikan hutan lindung kepada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan banten dan Surat Menhut yang ditujukan kepada Dirjen PHKA No.524/menhut-II/2010 perihal pengusahaan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu dimana terdapat point perintah kepada Dirjen PHKA dan Kepala BBKSDA Jawa Barat agar segera mengambil alih pengelolaan  tiket kawasan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu tidak berpengaruh apa-apa, karena fakta di lapangan walaupun kawasan lindung sudah betul-betul dikembalikan masih tetap terjadi kontra antara Perum Perhutani Unit III Jawa barat dan Banten dengan PT.GRPP mengenai akses jalan dan asset.Mengenai perintah pengambil alihan tiket sampai saat ini baik Dirjen PHKA Dan Kepala BBKSDA Jawa Barat  belum melakukan tindakan apapun,maka dengan semena-mena sampai detik ini PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) masih melakukan pemungutan karcis tiket ( yang kami anggap PUNGLI ) sehingga pandangan kami keputusan Menhut tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap arogansi PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP)

 

Berangkat dari rangkaian kronologis di atas tidak ada hal yang sangat tepat kecuali Menhut mencabut ijin PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) berdasarkan seluruh pelanggaran yang telah terjadi di atas,juga segera melakukan investigasi internal Kementrian Kehutanan yang kami pandang adanya indikasi mafia kasus dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan ijin PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) dan.jangan sampai kami berasumsi Menhut hanya kaki tangan bawahannya yaitu Dirjen PHKA malah lebih parah lagi jika Menhut betul-betul tidak berani bersikap tegas terhadap PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) yang telah sangat nyata melakukan banyak pelanggran dan penyimpangan seperti yang digambarkan diatas.

Untuk menghindari gejolak masyarakat yang sampai saat ini mulai hilang kepercayaan dan terlalu lama menunggu penegakan keadilan terhadap kawasan juga menghindari konflik sosial yang sedikit banyak telah mengarah sedikit keras maka perlu kiranya kami beraudiensi langsung dengan bapak Menhut agar fakta yang ada dan jelas terjadi di lapangan dapat tersampaikan secara utuh dan kami atas nama Masyarakat Jawa Barat dapat mendengar langsung keputusan akhir terkait janji Menhut dalam menyelesaikan masalah Tangkuban.Parahu yang sangat kami harapkan ditegakan nya keadilan bagi kawasan Tangkuban Parahu sebagai sumber hidup rakyat Jawa Barat. Ujar Dedi Kurniawan dari Walhi Jawa Barat sebagai Koordinator Aksi Aliansi Pejuang Lingkungan Dan Budaya. (iH3)

Previous articlePencemaran Udara di Bandung Semakin Mengkhawatirkan
Next articleSampah Kertas Menjelma Uang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here