Lumpur Lapindo yang menyembur di Sidoarjo, Jawa Timur, sejak 29 Mei 2006 lalu ternyata terindikasi mengandung logam tanah jarang atau rare earth element (RRE). Banyak kalangan menyebutnya sebagai “harta karun”.

Hal itu diketahui setelah Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono mengungkapkan bahwa pihaknya sejak tahun 2020 melakukan penyelidikan. Ia menyebutkan, kandungan mineral kritis ini diperkirakan jumlahnya lebih besar daripada logam mineral tanah jarang.

“Tahun 2020 penyelidikan di sana, dan teman-teman kami terlibat dan lakukan kajian secara umum di Sidoarjo. Dan ada indikasi logam tanah jarang ini, selain logam tanah jarang ada logam raw critical material yang jumlahnya lebih besar dari logam tanah jarang,” ungkapnya saat konferensi pers, Jumat (21/01/2022) seperti dikutip CNBC Indonesia.

Seperti diketahui, sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah mendorong dilakukannya penelitian terkait lumpur Lapindo ini. Pada tahun 2011,  dalam pengantar rapat kabinet bulan Mei, SBY mengatakan pemerintah harus memikirkan penyelesaian luapan lumpur di Sidoarjo secara jangka menengah dan jangka panjang. Wilayah yang terkena luapan lumpur itu, menurutnya, seharusnya dapat diberdayakan untuk kegiatan seperti wisata lokal, penelitian, atau pun aktivitas lainnya.

“Pekerjaan lain yang juga kita lakukan sesungguhnya adalah mengembangkan sebetulnya wilayah itu yang terkena dampak dari luapan lumpur Sidoarjo itu, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan lainnya,” ujar SBY seperti dikutip Antara News waktu itu.

Ganti Rugi Korban

Di balik kabar hasil temuan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, ada ironi yang dirasakan para korban yang belum mendapat ganti rugi.

Seperti diungkapkan Paulus Iwan, anggota Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) yang bercerita ganti rugi sebesar Rp700 miliar masih belum mereka terima. Menurutnya, kasus pembayaran ganti rugi ini sudah dimenangkan oleh GPKLL di Mahkamah Konstitusi dan pemerintah harus membayarkan ganti rugi tersebut. Namun, meski 16 tahun berlalu pascasemburan lumpur di Sidoarjo, uang ganti rugi tersebut belum juga dibayarkan.

“Saya salah satu korban lumpur Lapindo yang belum dibayar. Saya mengimbau untuk meneruskan penelitian agar ganti rugi Rp700 miliar total seluas 200 hektar, segera dibayarkan. Kami berharap pemerintah tergerak hatinya untuk melunasi janjinya,” kata Paulus seperti disampaikan kepada Radio Suara Surabaya, Senin (24/1/2022) pagi.

Previous articleCOVID-19 dan Keadilan Lingkungan
Next articleEkonomi Sirkular, Indonesia Sudah Sampai Mana?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here